Bagian 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

LANDASAN 1

1. Landasan Filosofis 1

2. Landasan Ekonomis 3

3. Landasan Yuridis 3

4. Tujuan 6

PROGRAM 8

1. Jenis Program Keahlian 8

2. Substansi Pendidikan 8

3. Struktur Kurikulum 8

4. Masa Pendidikan 9

5. Pelaksanaan 10

6. Evaluasi 12

7. Sertifikasi 14

PENGEMBANGAN 15

1. Arah Pengembangan 15

2. Pendekatan 15

3. Diversifikasi Kurikulum 17

LANDASAN

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kurikulum SMK disusun memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan jenis pekerjaan, lingkungan sosial, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. Karena itu, penyusunannya bertumpu pada landasan filosofis, ekonomis, dan yuridis tertentu.

1. Landasan Filosofis

Pendidikan adalah salah satu wujud kebudayaan manusia yang selalu tumbuh dan berkembang, tetapi ada kalanya mengalami penurunan kualitas sehingga hancur perlahan-lahan seiring dengan perkembangan zaman. Kurikulum SMK disusun untuk mengemban misi agar dapat turut mendukung perkembangan kebudayaan pada arah yang positif. Karena itu, kurikulum SMK harus memperhatikan beberapa hal mendasar sebagai berikut.

1) Pendidikan harus menanamkan tata nilai yang kuat dan jelas sebagai landasan pembentukan watak dan perkembangan kehidupan manusia.

2) Pendidikan harus memberikan sesuatu yang bermakna, baik yang ideal maupun pragmatis, sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

3) Pendidikan harus memberikan arah yang terencana bagi kepentingan bersama peserta didik, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan menjadi bermakna apabila secara pragmatis dapat mendidik manusia dapat hidup sesuai dengan zamannya. Pendidikan harus dilihat sebagai wahana untuk membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan guna menjalani dan mengatasi masalah kehidupan pada hari esok maupun masa depan yang selalu berubah.

Pendidikan kejuruan perlu mengajar dan melatih peserta didik untuk menguasai kompetensi dan kemampuan lain yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sebagai modal untuk pengembangan dirinya di kemudian hari.

Secara filosofis, penyusunan kurikulum SMK perlu mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik dan perkembangan/kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat.

a. Perkembangan Psikologis Peserta Didik

Secara umum, manusia mengalami perkembangan psikologis sesuai dengan pertambahan usia dan berbagai faktor lainnya yaitu latar belakang pendidikan, ekonomi keluarga, dan lingkungan pergaulan, yang mengakibatkan perbedaan dalam dimensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pada kurun usia peserta didik di SMK, mereka memiliki kecenderungan untuk mencari identitas atau jati diri.

Fondasi kejiwaan yang kuat diperlukan oleh peserta didik agar berani menghadapi, mampu beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah kehidupan, baik kehidupan profesional maupun kehidupan keseharian, yang selalu berubah bentuk dan jenisnya serta mampu meningkatkan diri dengan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.

b. Kondisi Sosial Budaya

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan yang diterima dari lingkungan keluarga (informal), yang diserap dari masyarakat (nonformal), maupun yang diperoleh dari sekolah (formal) akan menyatu dalam diri peserta didik, menjadi satu kesatuan yang utuh, saling mengisi, dan diharapkan dapat saling memperkaya secara positif.

Peserta didik SMK berasal dari anggota berbagai lingkungan masyarakat yang memiliki budaya, tata nilai, dan kondisi sosial yang berbeda. Pendidikan kejuruan mempertimbangkan kondisi sosial. Karenanya, segala upaya yang dilakukan harus selalu berpegang teguh pada keharmonisan hubungan antar individu dalam masyarakat luas yang dilandasi dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, serta keharmonisan antarsistem pendidikan dengan sistem-sistem yang lain (ekonomi, sosial, politik, religi, dan moral). Secara sosial-budaya, Kurikulum SMK edisi 2004 dikembangkan dengan memperhatikan berbagai dinamika, kebutuhan masyarakat, dan tidak meninggalkan akar budaya Indonesia.

Dengan mempertimbangkan faktor budaya, tata nilai, dan opini sosiologis masyarakat, kurikulum SMK juga disusun berdasarkan prinsip diversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan, baik dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah, maupun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, berbagai jenis program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan semestinya dapat diterima dan diapresiasi secara positif oleh berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

2. Landasan Ekonomis

Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif yang dapat langsung bekerja di bidangnya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Dengan demikian, pembukaan program diklat di SMK harus responsif terhadap perubahan pasar kerja. Penyiapan manusia untuk bekerja bukan berarti menganggap manusia semata-mata sebagai faktor produksi karena pembangunan ekonomi memerlukan kesadaran sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai warganegara yang produktif.

Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip investasi SDM (human capital investment). Semakin tinggi kualitas pendidikan dan pelatihan yang diperoleh seseorang, akan semakin produktif orang tersebut. Akibatnya selain meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan pula daya saing tenaga kerja di pasar kerja global. Untuk mampu bersaing di pasar global, sekolah menengah kejuruan harus mengadopsi nilai-nilai yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu disiplin, taat azas, efektif, dan efisien.

3. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang mendasari dan menjadi acuan dalam penyusunan Kurikulum SMK edisi 2004 adalah

• UUD 1945;

• Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan;

• Ketentuan-ketentuan lain (yang akan disusun) berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia pada umumnya dan Pendidikan Menengah Kejuruan pada khususnya.

Beberapa peraturan yang perlu diantisipasi berlakunya karena digunakan sebagai dasar pengembangan dan pelaksanaan kurikulum SMK adalah peraturan yang akan menggantikan peraturan dan SK/Kepmen di bawah ini :

• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan

• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan

• Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia pada umumnya dan Pendidikan Menengah Kejuruan pada khususnya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan nasional, UUD 1945 mengamanatkan (1) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Terkait dengan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pengembangan kurikulum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) memberikan dasar yang dapat digunakan sebagai landasan dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi program pendidikan seperti yang dinyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

a. Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-exit system). Peserta diklat dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pemelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

c. Pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

d. Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

e. Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

1) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (butir e);

2) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan (butir f).

f. Pasal 15 menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Penjelasan pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

g. Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrsah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

h. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

i. Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

j. Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

k. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

1) peningkatan iman dan takwa;

2) peningkatan akhlak mulia;

3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

4) keragaman potensi daerah dan lingkungan;

5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

6) tuntutan dunia kerja;

7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

8) agama;

9) dinamika perkembangan global; dan

10) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

l. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

1) pendidikan agama;

2) pendidikan kewarganegaraan;

3) bahasa;

4) matematika;

5) ilmu pengetahuan alam;

6) ilmu pengetahuan sosial;

7) seni dan budaya;

8) pendidikan jasmani dan olah raga;

9) keterampilan/kejuruan, dan

10) muatan lokal.

Berdasarkan berbagai landasan tersebut di atas, pengembangan pendidikan kejuruan diharapkan dapat memberi arah pada peserta didik untuk menemukan jatidiri atau identitas sesuai dengan pribadinya masing-masing.

4. Tujuan

a. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas, Bab II, Pasal 3).

b. Tujuan SMK

Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut.

Tujuan Umum:

1) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;

3) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia;

4) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Tujuan Khusus:

1) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya;

2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya;

3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

4) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

PROGRAM

1. Jenis Program Keahlian

SMK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) berbagai program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian tersebut dikelompokkan menjadi bidang keahlian sesuai dengan kelompok bidang industri/usaha/profesi. Penamaan bidang keahlian dan program keahlian pada Kurikulum SMK Edisi 2004 dikembangkan mengacu pada nama bidang dan program keahlian yang berlaku pada Kurikulum SMK Edisi 1999. Jenis keahlian baru diwadahi dengan jenis program keahlian baru atau spesialisasi baru pada program keahlian yang relevan. Jenis bidang dan program keahlian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Substansi Pendidikan

Substansi atau materi yang diajarkan di SMK disajikan dalam bentuk berbagai kompetensi yang dinilai penting dan perlu bagi peserta didik dalam menjalani kehidupan sesuai dengan zamannya.

Kompetensi dimaksud meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan pekerja yang kompeten, sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh industri/dunia usaha/asosiasi profesi.

3. Struktur Kurikulum

Untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh industri/ dunia usaha/asosiasi profesi, substansi diklat dikemas dalam berbagai mata diklat yang dikelompokkan dan diorganisasikan menjadi program normatif, adaptif, dan produktif.

a. Program Normatif

Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota masyarakat) baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Program normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup dan berkembang selaras dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Program ini berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada norma, sikap, dan perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta didik, di samping kandungan pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mata diklat pada kelompok normatif berlaku sama untuk semua program keahlian.

b. Program Adaptif

Program adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program adaptif berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan teknologi yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi kompetensi untuk bekerja.

Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memahami dan menguasai “apa” dan “bagaimana” suatu pekerjaan dilakukan, tetapi memberi juga pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” hal tersebut harus dilakukan. Program adaptif terdiri dari kelompok mata diklat yang berlaku sama bagi semua program keahlian dan mata diklat yang hanya berlaku bagi program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing program keahlian.

c. Program Produktif

Program produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dalam hal SKKNI belum ada, maka digunakan standar kompetensi yang disepakati oleh forum yang dianggap mewakili dunia usaha/industri atau asosiasi profesi. Program produktif bersifat melayani permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak ditentukan oleh dunia usaha/industri atau asosiasi profesi. Program produktif diajarkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian

4. Masa Pendidikan

Masa pendidikan di SMK pada prinsipnya sama dengan masa pendidikan tingkat menengah lainnya yaitu 3 (tiga) tahun. Dengan mempertimbangkan keluasan dan jumlah kompetensi yang harus dipelajari, jika SKKNI menuntut masa pendidikan lebih dari tiga tahun, maka masa pendidikan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau sampai dengan 4 (empat) tahun.

5. Pelaksanaan

a. Kegiatan Pemelajaran

Pelaksanaan pemelajaran dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.

1) Kegiatan Kurikuler

Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan struktur kurikulum, ditujukan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan bidang keahliannya. Kegiatan kurikuler dilakukan melalui kegiatan pemelajaran terstruktur sesuai dengan struktur kurikulum.

2) Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan diklat di luar jam yang tercantum pada struktur kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk pengembangan bakat dan minat serta untuk memantapkan pembentukan kepribadian peserta didik, antara lain dapat berupa:

• kepramukaan,

• usaha kesehatan sekolah,

• olah raga,

• palang merah,

• kesenian,

• kelompok debat,

• kegiatan sosial,

• penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan kemasyarakatan,

• dan kegiatan lainnya.

Jenis kegiatan yang dipilih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebermaknaan bagi peserta didik, keadaan dan kemampuan sekolah, serta situasi dan kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat di mana sekolah berada. Kegiatan tersebut dimaksudkan juga untuk lebih mengaitkan dan menerapkan kompetensi yang diperoleh pada program kurikuler dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik seutuhnya.

b. Pendekatan Pemelajaran

Pemelajaran berbasis kompetensi harus menganut prinsip pemelajaran tuntas (mastery learning) untuk dapat menguasai sikap (attitude), ilmu pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skills) agar dapat bekerja sesuai dengan profesinya seperti yang dituntut oleh suatu kompetensi. Untuk dapat belajar secara tuntas, perlu dikembangkan prinsip pemelajaran sebagai berikut:

1) Learning by doing (belajar melalui aktivitas/kegiatan nyata, yang memberikan pengalaman belajar bermakna) yang dikembangkan menjadi pemelajaran berbasis produksi.

2) Individualized learning (pemelajaran dengan memperhatikan keunikan setiap individu) yang dilaksanakan dengan sistem modular.

Mengingat lulusan SMK dapat bekerja sebagai wiraswastawan atau pegawai, pelaksanaan pemelajaran dengan pendekatan tersebut di atas dapat dilakukan melalui dua jalur alternatif sebagai berikut:

1) jalur kelas industri/employee : peserta didik belajar di sekolah dan berlatih di industri

2) jalur kelas wiraswasta/mandiri/selfemployed : peserta didik belajar dan berlatih berwiraswasta di sekolah dan berusaha secara mandiri.

Pemilihan model pemelajaran kelas industri atau kelas wiraswasta mempertimbangkan minat dan kemampuan peserta didik serta kondisi sekolah, industri serta dunia kerja sekitar sekolah. Yang paling menentukan adalah ada tidaknya kesempatan berwirausaha pada program keahlian yang diminati peserta didik.

c. Pola Penyelenggaraan

Pendidikan di SMK dapat menerapkan berbagai pola penyelengaraan pendidikan yang dapat dilaksanakan secara terpadu yaitu pola pendidikan sistem ganda (PSG), multi entry-multi exit (MEME), dan pendidikan jarak jauh.

1) Pola pendidikan sistem ganda (PSG)

PSG adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/ asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan, seperti day release, block release, dsb. Durasi pelatihan di industri dilaksanakan selama 4 (empat) bulan s.d. 1 (satu) tahun pada industri dalam dan atau luar negeri. Pola pendidikan sistem ganda diterapkan dalam proses penyelenggaraan SMK dalam rangka lebih mendekatkan mutu lulusan dengan kemampuan yang diminta oleh dunia industri/usaha

2) Pola multi entry-multi exit

Pola multi entry-multi exit, sebagai perwujudan konsep pendidikan dengan sistem terbuka, diterapkan agar peserta didik dapat memperoleh layanan secara fleksibel dalam menyelesaikan pendidikannya. Dengan pola ini, peserta didik di SMK dapat mengikuti pendidikan secara paruh waktu karena sambil bekerja atau mengambil program/kompetensi di berbagai institusi pendidikan antara lain SMK, lembaga kursus, diklat industri, politeknik, dan sebagainya.

3) Pendidikan jarak jauh

Dengan pola pendidikan jarak jauh, peserta didik di SMK dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa perlu hadir secara fisik di sekolah. Pola ini akan diterapkan secara terbatas hanya bagi mata diklat atau kompetensi yang memungkinkan untuk dilaksanakan sepenuhnya secara mandiri.

4) Bimbingan dan Konseling

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pemelajaran yang efektif dan efisien, SMK menyelenggarakan bimbingan dan konseling bagi peserta didik. Kegiatan pembimbingan ini pada dasarnya merupakan bentuk layanan untuk mengungkapkan, memantau dan mengarahkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik pada saat penerimaan siswa baru dan selama proses pemelajaran di SMK, untuk membantu mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja.

5) Perpindahan Sekolah

Peserta didik SMK dimungkinkan untuk pindah pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, atau sebaliknya, sejauh memenuhi persyaratan sekolah atau satuan pendidikan yang dituju.

6. Evaluasi

a. Konsep Dasar

Evaluasi (penilaian) hasil belajar peserta didik pada dasarnya merupakan bagian integral dari proses pemelajaran, yang diarahkan untuk menilai kinerja peserta didik (memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar) secara berkesinambungan. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan secara langsung pada saat peserta didik melakukan aktivitas belajar, maupun secara tidak langsung melalui bukti hasil belajar sesuai dengan kriteria kinerja (performance criteria).

Konsisten dengan pendekatan kompetensi yang digunakan dalam pengembangan kurikulum SMK Edisi 2004, maka sistem penilaian menitikberatkan pada penilaian hasil belajar berbasis kompetensi (competency based assessment) dengan ciri:

1) menggunakan Penilaian Acuan Patokan (Criterion Reference Assesment);

2) diberlakukan secara perseorangan (Individualized);

3) keberhasilan peserta didik hanya dikategorikan dalam bentuk ‘kompeten’ dan ‘belum kompeten';

4) dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pengakuan terhadap kompetensi yang telah dikuasai oleh peserta diklat, perlu dikembangkan mekanisme pengakuan sebagai berikut.

1) Verifikasi terhadap hasil penilaian pihak internal SMK oleh pihak eksternal, agar apa yang telah dicapai peserta didik dapat disertifikasi oleh dunia kerja pemakai lulusan yaitu dunia usaha/industri.

2) Recognition of Prior Learning (RPL) atau Recognition of Current Competency (RCC) untuk mendukung pelaksanaan sistem multi-entry/multi-exit.

Dalam pelaksanaannya penilaian hasil belajar peserta didik dapat dibagi menjadi penilaian berbasis kelas (Classroom-based assessment), yang merupakan bagian integral dari proses pemelajaran dan penilaian kompetensi, yang berguna untuk mengukur tingkat penguasaan suatu kompetensi atau suatu tahap pemelajaran.

b. Penilaian Berbasis Kelas

Penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pemelajaran, yang bertujuan untuk:

1) memantau kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik sebagai bahan masukan untuk perbaikan pemelajaran lebih lanjut;

2) menetapkan sistem pembimbingan guna membantu kelancaran dan keberhasilan belajar peserta didik;

3) menetapkan penyelesaian suatu tahap pemelajaran sebagai dasar untuk memutuskan kelanjutan pemelajaran tahap berikutnya.

c. Penilaian Kompetensi

Penilaian kompetensi pada dasarnya merupakan penilaian sumatif terhadap ketuntasan pencapaian hasil belajar peserta didik setelah menyelesaikan satu unit kompetensi. Penilaian tersebut bertujuan untuk menetapkan keberhasilan peserta didik dalam menguasai satu unit kompetensi.

Penilaian yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen sesuai dengan keahliannya. Bila lembaga ini belum tersedia, sekolah dapat bekerja sama dengan dunia usaha/industri terkait yang mempunyai kredibilitas untuk berperan sebagai pengganti lembaga sertifikasi.

7. Sertifikasi

a. Ijazah

Mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas, SMK yang telah diakreditasi diberi wewenang menyelenggarakan ujian dan memberikan ijazah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional kepada peserta didik yang dinyatakan lulus ujian sebagai pengakuan terhadap penyelesaian pada jenjang pendidikan SMK dan atau prestasi belajar peserta didik.

b. Sertifikat Kompetensi

Sertifikat Kompetensi diberikan kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh SMK/lembaga diklat yang terakreditasi sebagai penyelenggara uji kompetensi.

Sertifikat Kompetensi tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, perusahaan/industri, lembaga diklat yang memiliki kredibilitas dalam bidangnya, atau, lembaga diklat yang diberi wewenang oleh lembaga sertifikasi.

PENGEMBANGAN

1. Arah Pengembangan

Pendidikan Menengah Kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Oleh karena itu, arah pengembangan pendidikan menengah kejuruan diorientasikan pada pemenuhan permintaan pasar kerja. Secara makro arah pengembangan pendidikan menengah kejuruan mengacu pada prinsip demand driven seperti tertuang dalam buku Menuju Keterampilan 2020.

SMK sebagai salah satu institusi yang menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi. Atas dasar itu, pengembangan kurikulum dalam rangka penyempurnaan pendidikan menengah kejuruan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan tuntutan dunia kerja terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan. Karena itu, pengembangan kurikulum SMK Edisi 2004 harus bisa mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pendekatan

Kurikulum SMK Edisi 2004 dirancang menggunakan berbagai pendekatan sebagai berikut: (a) pendekatan akademik, (b) pendekatan kecakapan hidup (life skills), (c) pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum), (d) pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad-based curriculum), (e) pendekatan kurikulum berbasis produksi (production-based curriculum).

a. Pendekatan Akademik

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang secara sadar dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah kekurikuluman. Kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam penyusunan kurikulum antara lain adalah sebagai berikut.

1) Kurikulum harus berisi rancangan pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan terpadu.

2) Kurikulum harus mengandung komponen tujuan, isi atau materi dan evaluasi yang dirancang menjadi satu kesatuan yang utuh.

3) Kurikulum secara jelas menunjukan tujuan langsung (tersurat) dan tujuan tidak langsung (tersirat).

b. Pendekatan Kecakapan Hidup (life skills)

Isu yang mengemuka dewasa ini yakni adanya kesenjangan antara sekolah dengan kehidupan nyata di masyarakat. Apa yang dipelajari di sekolah, merupakan hal lain yang terjadi di masyarakat, sehingga disinyalir sekolah semakin menjauhkan peserta didik dengan dunia nyatanya di mana ia hidup dan bermasyarakat. Oleh karena itu, agar peserta didik dapat mengenal dengan baik dunianya dan dapat hidup wajar di masyarakat, perlu dibekali kecakapan hidup (life skills).

Kecakapan hidup meliputi: (a) kecakapan personal (personal skills) (b) kecakapan sosial (social skills), (c) kecakapan akademik (academic skills), dan (d) kecakapan vokasional (vocational skills).

Program kecakapan hidup di SMK merupakan kelanjutan dari program kecakapan hidup yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). SMK harus menyusun rencana pelaksanaan program kecakapan hidup (noninstruksional) yang terintegrasi pada topik pemelajaran instruksional dan atau pada kegiatan ekstrakurikuler.

c. Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (competency-based curriculum)

Kompetensi (competency) mengandung makna kemampuan seseorang yang disyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja dan ada pengakuan resmi atas kemampuan tersebut. Dalam lingkup pendidikan menengah kejuruan pengertian kurikulum berbasis kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Kurikulum berbasis kompetensi diartikan sebagai rancangan pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di tempat kerja.

2) Substansi kompetensi memuat pernyataan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude).

3) Isi atau materi kurikulum yang dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi diorganisasi dengan sistem modular (satuan utuh), ditata secara sekuensial dan sistemik.

4) Ada korelasi langsung antara penjenjangan jabatan pekerjaan di dunia kerja dengan pentahapan pencapaian kompetensi di SMK.

d. Pendekatan Kurikulum Berbasis Luas dan Mendasar (broad-based curriculum)

Kurikulum berbasis luas dan mendasar adalah rancangan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dan menguasai konsep, prinsip, dan keilmuan yang melandasi suatu bidang keahlian. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami dan menguasai “apa” (know what) dan “bagaimana” (know how) suatu pekerjaan dilakukan, tetapi harus sampai kepada pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” (know why) dilakukan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tidak hanya diarahkan untuk penguasaan suatu kompetensi dalam arti sempit, tetapi juga diarahkan agar peserta didik dapat beradaptasi dan mengalihkan/transfer kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lain yang dimiliki ke dalam situasi dan kondisi yang berbeda.

e. Pendekatan Kurikulum Berbasis Produksi (production-based curriculum)

Pemelajaran Berbasis Produksi (production-based learning/training) adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi atau menggunakan proses produksi sebagai media pemelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk mengperkenalkan peserta didik dengan iklim kerja yang nyata. Pelaksanaan pemelajaran bisa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

• Di dunia industri, peserta didik mendapat pelatihan dan pengalaman nyata melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi sebagai media pendidikan.

• Di sekolah, peserta didik dilibatkan dalam proses produksi di unit produksi sekolah.

• Di sekolah, peserta didik berpraktik di ruang praktikum yang menerapkan mekanisme produksi, sehingga tercipta suasana kerja seperti di industri. Pelatihan harus menghasilkan produk yang memenuhi standar industri dan layak jual.

3. Diversifikasi Kurikulum

Penerapan prinsip diversifikasi kurikulum pada lingkup pendidikan menengah kejuruan diartikan sebagai pemberian peluang yang lebih luas kepada daerah, baik pada tingkat propinsi maupun kota/kabupaten atau sekolah untuk melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja, kondisi, dan kekhasan potensi daerah di mana sekolah berada dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.

Diversifikasi Kurikulum SMK Edisi 2004 diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Nasional dan Kurikulum Implementatif.

a. Kurikulum Nasional

Kurikulum Nasional SMK disusun berdasarkan standar nasional pendidikan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kurikulum nasional pada dasarnya merupakan tolok ukur kualitas yang harus dicapai pendidikan menengah kejuruan.

b. Kurikulum Implementatif

Kurikulum Implementatif adalah kurikulum nasional yang bila dianggap perlu disesuaikan dengan kepentingan daerah, baik tingkat propinsi maupun kota/kabupaten, dan lingkungan di mana sekolah berada. Sinkronisasi kurikulum dapat dilakukan dengan ruang lingkup antara lain:

1) menyesuaikan ruang lingkup kompetensi dengan kebutuhan institusi pasangan dalam maupun luar negeri;

2) menambah atau mengurangi topik/materi pemelajaran;

3) menyesuaikan cara pencapaian standar kompetensi dengan situasi serta kondisi daerah dan lingkungan di mana sekolah berada.

Dalam satu sekolah dimungkinkan diterapkan lebih dari satu kurikulum implementatif bagi program keahlian yang sama.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s